Pemerintah Jepang Tentukan Tanggal Pemakaman Kenegaraan untuk Shinzo Abe, Diprotes Masyarakat
By Nad
nusakini.com - Internasional - Pemerintah Jepang mengatakan pada hari Jumat (22/7) akan mengadakan pemakaman kenegaraan untuk mantan Perdana Menteri Shinzo Abe pada 27 September, di tengah protes jalanan dan media sosial bahwa negara seharusnya tidak mendanai upacara untuk perdana menteri Jepang yang paling lama menjabat, tetapi aslinya memecah belah masyarakat.
Abe, perdana menteri selama lebih dari delapan tahun selama dua periode dan sangat berpengaruh di Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa bahkan setelah meninggalkan jabatannya, ditembak mati dua minggu lalu pada rapat umum kampanye, sebuah insiden yang sangat mengejutkan Jepang.
Pemakamannya diadakan segera setelah itu, tetapi kabinet memutuskan pada hari Jumat bahwa pemakaman kenegaraan akan diadakan pada 27 September di Nippon Budokan di pusat Tokyo.
"Kami membuat keputusan ini, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, karena rekor Abe sebagai perdana menteri terlama, di mana ia menggunakan keterampilan kepemimpinan yang berbeda dari yang lain dan memikul tanggung jawab berat untuk menangani sejumlah masalah domestik dan internasional yang serius," kepala sekretaris kabinet Hirokazu Matsuno mengatakan pada konferensi pers pada hari Jumat.
Pemakaman akan sepenuhnya dibiayai oleh dana negara yang kemungkinan akan diambil dari cadangan anggaran, katanya.
Pemakaman kenegaraan terakhir untuk seorang mantan perdana menteri yang dibiayai sepenuhnya oleh dana negara adalah pada tahun 1967, dengan pemakaman berturut-turut dibayar sebagian oleh negara dan sebagian oleh LDP.
Rencana saat ini telah memicu keresahan yang meningkat. Sekitar 200 orang berkumpul di dekat kantor PM di Tokyo untuk memprotes keputusan tersebut, menurut kantor berita Kyodo, dan di media sosial keberatan berkisar dari penggunaan dana pembayar pajak, hingga keluhan bahwa pemerintah mungkin berusaha membuat modal politik kematian dan memperkuat warisan Abe.
Pada hari Kamis (21/7), 50 orang mengajukan perintah pengadilan di Tokyo untuk mencari penghentian penggunaan dana publik untuk acara tersebut, dengan mengatakan seharusnya ada lebih banyak diskusi sebelum membuat keputusan.
Hanya 49% yang mendukung gagasan pemakaman kenegaraan dalam jajak pendapat publik baru-baru ini oleh penyiar publik NHK, dan topik tersebut menjadi tren di media sosial pada hari Jumat.
Di Twitter, seorang pengguna dengan nama panggilan 'Yuki no Imogai' memposting, "(Perdana Menteri Fumio) Kishida selalu membual bahwa dia mendengarkan orang-orang, jadi mengapa dia tidak melakukannya sekarang?"
Yang lain membandingkan rencana tersebut dengan tanggapan pemerintah terhadap pandemi COVID-19, dengan kasus-kasus baru melonjak ke level rekor di Jepang minggu ini.
"Mengingat mereka tidak melakukan apa-apa tentang pandemi, bagaimana mereka bisa memutuskan ini begitu cepat?", diposting pengguna Twitter 'Heron'.
"Ambil uang yang akan Anda gunakan untuk pemakaman dan lakukan sesuatu tentang virus corona." (Reuters/dd)